Penerapan Teknologi Informasi pada era globalisasi informasi saat ini menjadi sangat
penting. apalagi di negara kita yang sedang berkembang, sangat membutuhkan berbagai
informasi beserta teknologi-nya yang dapat diterapkan untuk kemajuan bangsa ini. Tapi
untuk melaksanakan tugas tersebut, masih banyak kendala yang harus dihadapi, baik dari
segi budaya, kondisi negara dan Sumber Daya Manusianya. Dalam tulisan ini penulis
mencoba memaparkan suatu permasalahan yang terjadi dalam penerapan teknologi Informasi khususnya dinegara kita Indonesia. Disini akan dibahas kendala-kendala apa saja yang ada dalam upaya penerapan suatu teknologi Informasi, umumnya dalam masyarakat kita dan khususnya dalam suatu Organisasi, dalam hal ini suatu perusahaan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat telah membawa dunia memasuki era baru khususnya dibidang informasi, Perkembangan Teknologi Informasi telah merambah keberbagai penjuru dunia dan bahkan lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Tidak terkecuali di Indonesia Perkembangan Teknologi Informasi menjadi
pembicaraan utama dan menjadi hal yang utama dalam setiap media massa dan media elektronik. Seiring dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi yang terjadi sekarang ini khususnya di negara kita Indonesia Teknologi tidak lagi menjadi barang yang aneh, bahkan sangat diperlukan untuk mendukung kinerja dari suatu organisasi, misalkan dalam suatu perusahaan. Untuk saat ini tanpa dukungan teknologi informasi sebuah perusahaan mungkin sangat mustahil untuk dapat berkembang. Namun demikian penerapan Teknologi Informasi dalam suatu organisasi tidaklah gampang seperti membalikkan telapak tangan. Banyak sekali kendala-kendala yang perlu diperhatikan dalam penerapan teknologi informasi, seperti masalah biaya, Sumber Daya Manusia(SDM) dan banyak faktor lainnya.
Kendala Penerapan Teknologi Informasi
Perkembangan dan implementasi teknologi informasi pada organisasi, baik organisasi profit maupun non profit, adalah sebuah fenomena yang sangat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi, namun dalam penerapan teknologi informasi, banyak organisasi yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan teknologi informasi dalam sebuah organisasi, secara general faktor penting yang mempengaruhi implementasi teknologi informasi secara optimal adalah : Infrastruktur
dan Sumber Daya Manusia. Sejauh mana kesiapan dua faktor ini akan mempengaruhi optimalisasi penggunaan dan kontraprestasi teknologi informasi dalam organisasi. Pada sisi lain, perlu kita pahami bahwa keberadaan teknologi informasi untuk mendukung kinerja perusahaan adalah hal yang sangat urgent. Sehingga sudah selayaknya setiap pengambil kebijakan (decision maker) untuk mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan peningkatan sumber daya manusia yang terlibat dalam sebuah organisasi. Terlebih pada lembaga pemerintahan yang sebagai sebuah lembaga
yang berorientasi pada public services. Sebuah sumber yaitu Bappenas memaparkan hasil temuannya melalui Survey, Kunjungan dan Wawancara (disajikan dengan prosentase responden) mengenai
penerapan Teknologi Informasi di pemerintahan. Kendala-kendala yang terjadi adalah:
[1] . kendala penerapan teknologi Informasi dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang baik ("good governance"). Berkaitan dengan peran teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), sebagian besar departemen/institusi tampaknya akan memerlukan waktu untuk mempersiapkan diri. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan teknologi informasi di sebagian besar departemen/institusi
seperti pada kasus-kasus berikut:
• Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, teknologi informasi masih dianggap sebagai alat "pengotomasi proses", yang diharapkan dapat mengurangi proses yang dilakukan secara manual (74%) dibanding sebagai alat yang dapat mengurangi birokrasi.
• Dalam konteks partisipasi semua pihak untuk penyusunan kebijakan, teknologi informasi masih dianggap sebagai alat yang mempermudah pengumpulan informasi ( 79,1%) dibanding sebagai alat yang dapat membuka komunikasi dengan pihak luar seperti publik atau instansi lain (52,2%).
• Dalam konteks keterbukaan (transparansi) internal, teknologi informasi masih dianggap sebagai sarana penyedia akses (55,2%) dibanding sebagai sarana penyediaan informasi yang lebih spesifik seperti latar-belakang suatu kebijakan misalnya.
• Dalam konteks pelaksanaan suatu kebijakan, teknologi informasi masih dilihat sebagai sarana untuk mempercepat pelaporan (83,6%) dibanding sebagai sarana untuk membantu proses monitoring (55,2%).
• Dalam konteks peningkatan kualitas suatu kebijakan, teknologi informasi masih dilihat sebagai sarana untuk memperluas sumber informasi dan data (79,1%) dibanding sarana yang dapat menciptakan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
[2] . Kendala dalam dukungan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
1. Saat ini informasi yang dapat diakses oleh publik masih amat terbatas sifatnya, berupa informasi umum mengenai departemen/institusi (67,2%) dan belum berupa informasi yang berkaitan dengan sistem prosedur atau tata cara yang berhubungan dengan pelayanan publik (37,3%). Salah satu yang menyebabkan keterbatasan ini adalah tidak adanya acuan atau panduan di tingkat nasional,
seperti yang diharapkan oleh sebagian besar departemen/institusi tersebut (68,7%)
[3] . Kendala Infrastruktur teknologi informasi
1. Kondisi perangkat keras sebagian besar departemen/institusi pemerintah umumnya terdiri dari PC (92,5%) yang tampaknya telah terhubung dalam suatu jaringan lokal (91%). Sebagian besar dari institusi ini telah memiliki hubungan ke Internet melalui ISP (85,1%). Namun demikian, interkoneksi ke Internet ini masih sederhana konfigurasinya; hal ini terlihat dari kecilnya jumlah institusi yang
menggunakan perangkat Network Security (46,3%) atau Network Management (35,8%).
2. Dari sisi perangkat lunak, sebagian besar departemen/institusi pemerintah menggunakan aplikasi office automation, seperti word processing, dll. (80,6%), database management systems (73,1%), dan aplikasi-aplikasi Intranet, seperti Web Publishing (73,1%). Walaupun sebagian besar institusi telah menggunakan komputer untuk fungsi-fungsi yang umum ini, namun demikin masih ada institusi
yang sama sekali belum memanfaatkannya.
3. Dari sisi pengembangan infrastruktur teknologi informasi, departemen/institusi pemerintah masih banyak yang mendapatkan bantuan pihak luar dalam bentuk konsultasi pengembangan (68,7%); hal ini mungkin mengindikasikan masih belum memadainya kemampuan internal dalam merencanakan pengembangan
4. Dalam hal pengelolaan infrastruktur tersebut, mereka cukup banyak yang bekerja sama dengan organisasi pusatnya (79,1%); tampaknya pola "sentralisasi" masih cukup kuat disini. Suatu bentuk penggunaan informasi secara bersama-sama telah mulai dilakukan, hal ini tampak dari jawaban cukup banyak departemen/institusi (55,2%). Namun demikian, kerja sama ini sebagian besar menghadapi kendala dalam bentuk integrasi data (53,7%) dan integrasi aplikasi (53,7%). Salah satu
penyebabnya kemungkinan adalah belum diterapkannya standarisasi (56,7%).
5. Dari sisi kebutuhan infrastruktur teknologi informasi untuk jangka pendek, sebagian besar departemen/institusi merasakan kebutuhan akan aplikasi dan basis data sebagai kebutuhan utama (55,2%), diikuti oleh perangkat telekomunikasi dan akses jaringan komputer global/nasional serta integrasi dengan organisasi lain yang terkait (43,3%). Sedangkan dari sisi proses/prosedurnya, yang perlu mendapatkan perhatian adalah panduan manajemen dan operasi (61,2%).
[4] . Kendala Sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi
1. Ketersediaan SDM dalam bidang teknologi informasi tampaknya menjadi kendala utama yang dihadapi oleh sebagian besar departemen/institusi pemerintah (70%). Hal ini besar kemungkinannya berkaitan dengan pola pengembangan SDM di bidang teknologi informasi yang kurang menarik minat orang-orang yang berkualitas seperti: a) masalah dengan gaji dan fasilitas yang kurang memadai (55,2%); b) program pengembangan SDM lebih berupa pelatihan internal (89,6%)
atau seminar/workshop (67,2%) dibanding memberikan bea siswa misalnya; c) cakupan pekerjaan yang sebagian besar berada pada level "operator" dalam bentuk pemeliharaan data dan aplikasi (82,1%) atau pelatihan pada pemakai (79,1%), walaupun ada juga yang sampai pada level "analis" seperti perancangan aplikasi (68,7%); d) tidak adanya perlakuan khusus (47,8%) baik dalam bentuk
insentif maupun jenjang karir.
2. Sebagian besar departemen/institusi mengharapkan adanya kebijakan yang mengatur struktur dan jenjang karir SDM di bidang teknologi informasi (84,1%) dan juga kebijakan untuk pendidikan teknologi informasi berupa sertifikasi dan akreditasi (59,4%) dalam kebijakan nasional dalam bidang teknologi informasi Menurut Budi Raharjo (PPAU Mikroelektronika ITB) dalam tulisannya Peningkatan Literasi Komputer dan Pemanfaatan Telematika di Lingkungan Pemerintah Daerah
mengungkapkan : Masih banyak kendala yang dihadapi dalam rangka mengimplementasikan atau
mengaplikasikan Teknologi Informasi pada Pemerintahan Daerah. Salah satu kendala utama yang ada di Indonesia adalah adanya keterbukaan atau transparansi. Tanpa adanya komitmen dari Pemerintah, maka penggunaan Teknologi Informasi akan menjadi sia-sia. Kendala lain yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) setempat yang dapat mendukung kegiatan bisnis, ekonomi, dan Pemerintahan Daerah. Masalah ini menjadi sensitif jika dikaitkan dengan masalah seputar prioritas terhadap “putra daerah”. Penerapan Teknologi Informasi dapat membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan putra daerah dengan kemudahan
mendapatkan informasi dari mana saja di seluruh dunia. Sebagian bantuan dan konsultasi dapat dilakukan melalui Internet tanpa perlu mendatangkan konsultan asing. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka penerapan Teknologi Informasi secara politis menjadi sangat penting.
Kendala dan langkah-langkah Implementasi Teknologi Informasi Implementasi Teknologi Informasi bukan sekedar masalah kecanggihan teknologi atau kemampuan mengalokasikan dana besar, melainkan lebih kepada bagaimana menyiapkan nonteknis dan non keuangan. Teknologi Informasi memang memerlukan dana yang tidak sedikit, belum lagi ada kekhawatiran adanya kegagalan-kegagalan yang d itemui dalam membangun Teknologi Informasi yang ujung-ujungnya malah
menghabiskan d ana dengan percuma, perencanaan yang matang dengan bantuan para
(1) Bahan diskus i Dialog Kebijakan Teknologi di BPPT, 23 Oktober 2001.
konsultan memang sangat diperlukan untuk memprediksi dan menerapkan teknologi dan sistem apa yang cocok pada perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan membangun Teknologi Informasinya hanya untuk mengikuti tren tanpa maksud dan tujuan yang jelas, akibatnya banyak kerugian dan
kegagalan-kegagalan yang ditemukan. Perencanaan yang matang dengan teknologi mutakhir akan mampu memberikan image dan kepercayaan pada sebuah perusahaan. Namun hal tersebut tentunya tidak semudah apa yang di perkirakan. Teknologi yang canggih dan dana yang kuat tidak akan mampu memajukan perusahaan tanpa didikung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal. Tentunya perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi di Indonesia perlu juga diiringi oleh perkembangan Sumber Daya Manusia-nya pula. Agar implementasi Teknologi Informasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dipersiapkan pondasi nonteknis khususnya yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia(SDM) dan budaya perusahaan.Yang juga harus disadari, membiasakan diri
menggunakan Teknologi Informasi membutuhkan waktu yang tak cukup semalam, maka jangan berharap bahwa implementasi Teknologi Informasi dapat menjadi mantra yang mampu menciptakan berbagai benefit dalam sekejap mata. Namun sekali berhasil, implementasi Teknologi Informasibukan saja mampu memberikan layanan yang baik,tetapi juga akan menjadi itik bertelur emas yang terus menerus menghasilkan keuntungannya :
[1] . secara general faktor penting yang mempengaruhi implementasi teknologi informasi secara optimal adalah : budaya, kondisi negara, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
[2] . Ketersediaan SDM dalam bidang teknologi informasi tampaknya menjadi kendala utama yang dihadapi oleh sebagian besar departemen/institusi pemerintah
[3] . Masih banyak kendala yang dihadapi dalam rangka mengimplementasikan atau mengaplikasikan Teknologi Informasi pada Pemerintahan Daerah. Salah satu kendala utama yang ada di Indonesia adalah adanya keterbukaan atau transparansi
[4] . Implementasi Teknologi Informasi bukan sekedar masalah kecanggihan teknologi atau kemampuan mengalokasikan dana besar, melainkan lebih kepada bagaimana menyiapkan nonteknis dan non keuangan
[5] . Kendala penerapan Teknologi Informasi di Indonesia
a. Tidak siap-nya Sumber Daya Manusia di Indonesia untuk mengantisipasi
perkembangan Teknologi Informasi
b. Budaya Organisasi dan Budaya Kerja
SOLUSI UNTUK MENGATASI MASALAH DALAM TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang sekaligus berfungsi sebagai prasyarat keberhasilan penerapan implementasi informasi dalam pembelajaran. Menurut Mahmud (2008:13) dalam bukunya yang berjudul ICT Untuk Sekolah Unggul, terdapat beberapa persyaratan agar dapat menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu tersedianya sarana prasarana yang menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi. Lebih lanjut dijelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi informasi adalah:
1. Pembelajar dan Pengajar harus memiliki akses terhadap teknologi digital dan Internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan. Ini berarti sekolah harus memiliki sarana prasarana yang memadai yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, seperti tersedianya komputer/laptop, jaringan komputer, internet, laboratorium komputer, peralatan multimedia seperti CD, DVD, Web Camera dan lain-lain.
2. Harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi pembelajar dan pengajar. Materi-materi itu dapat berupa materi pembelajaran interaktif yang berbantuan komputer, seperti CD, DVD Pembelajaran Interaktif.
3. Pengajar harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital untuk membantu pembelajar agar mencapai standar akademik.
4. Harus tersedia anggaran atau dana yang cukup untuk untuk mengadakan, mengembangkan dan merawat sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut.
5. Dan yang tak kalah penting adalah, adanya kemauan dari semua pihak, dalam hal ini guru dan peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi tersebut.
6. Melakukan analisis yang matang tentang kebutuhan penerapan teknologi informasi. Analisis yang detail dan menyeluruh sangat diperlukan sebelum melakukan langkah lebih jauh dalam penerapan teknologi informasi pada institusi tertentu. Setiap fitur yang dibutuhkan perlu didata secara teliti, jika perlu analisis dilakukan oleh wakil pihak institusi didampingi pakar teknologi informasi agar dapat mendata semua kebutuhan dan alternatif solusi yang sesuai. Sebab, fitur-fitur teknologi informasi yang akan diterapkan sangat bergantung pada kebutuhan dan dana yang tersedia, agar pemborosan dapat dihindari sebisa mungkin.
7. Memilih konsultan teknologi informasi yang terpercaya. Konsultan teknologi informasi akan merancang dan mengimplementasikan sistem ataupun infrastruktur sesuai keinginan peminta. Dengan memilih konsultan teknologi informasi yang tepat, maka penghamburan dana untuk sumber daya yang tidak diperlukan dapat diminimalkan.
8. Menyelenggarakan training bagi calon pengguna sistem Hal ini merupakan kegiatan yang cukup penting, karena pada akhirnya penggunalah yang akan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada sistem yang diterapkan. Untuk sebuah perguruan tinggi, perlu diadakan training atau semacam e-tutorial bagi dosen yang masih membutuhkan adaptasi atas diterapkannya sistem berbasis teknologi informasi dalam metode pembelajaran selanjutnya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan, masih terdapat mahasiswa yang memerlukan panduan-panduan khusus. Training ini dapat juga diganti dengan pemberian modul-modul guideline versi hardcopy maupun softcopy yang dapat dipelajari sendiri oleh calon pengguna.
Nantinya, diharapkan penerapan teknologi informasi di lingkungan perguruan tinggi akan dapat memaksimalkan potensi dosen maupun mahasiswa, sehingga tujuan utama usaha ini yaitu meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi, agar selain dapat menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dan mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan sebagai salah satu kontributor penemuan baru dan penelitian dalam dunia IPTEK, semakin meningkat. Sehingga, mutu lulusan perguruan tinggi di Indonesia dapat bersaing dengan lulusan perguruan tinggi-perguruan tinggi di dunia, bukan hanya dalam hal ilmu pengetahuan sesuai core competencenya, namun juga dalam dunia pembelajaran berbasis teknologi informasi.
Sumber:
http://virgomoods.blogspot.co.id/2010/05/studi-tentang-kendala-teknologi.html
